Apa Tujuan Pelaksanaan UKG 2015 Bagi Guru Honorer dan PNS?

Menurut Sumarna Surapranata selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, “Uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2015 dilakukan untuk melakukan pemetaan dalam rangka memperoleh baseline tentang kompetensi guru”.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan dinas pendidikan dan sekolah akan melakukan uji kompetensi guru kepada 3.015.315 orang guru PNS dan honorer.

Kemendikbud hanya memiliki potret UKG untuk 1,6 juta guru, yaitu guru yang sudah memiliki sertifikat dan yang akan disertifikasi. Potret tersebut diperoleh setelah guru-guru melalui uji kompetensi awal (UKA) dan uji kompetensi guru (UKG).

Pada uji kompetensi guru tahun ini, dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 27 November 2015 di daerah masing-masing (kabupaten/kota). Untuk pesertanya sendiri, tidak hanya diperuntukan bagi PNS, tetapi guru Non-PNS pun diikut sertakan (bagi non-PNS yang sudah punya NUPTK). Selain itu, pengawas dan Kepala Sekolah juga wajib mengikuti UKG yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara online.

Standar nilai UKG 2015 minimal 5,5 dan mesti ditingkatnya setiap tahunnya hingga mencapai nilai 8,0 pada tahun 2018/2019 nanti. Sementara itu untuk soal UKG akan dibedakan menjadi dua kelas untuk guru-guru SD, yaitu soal untuk guru kelas bawah (1-3) dan soal untuk guru kelas tinggi (4-6). Sedangkan untuk guru Mapel di SMP, SMA, dan SMK soalnya disesuai dengan mapel yang diampunya.


Pertanyaan populer:

Apa tujuan dilaksanakannya UKG?

Apakah sertifikasi yang sudah diterima bisa dihentikan gara-gara nilai UKG nya rendah?


Tujuan UKG 2015 adalah untuk memetakan kualitas guru, yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan guna pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan lain sebagainya. Selain itu, kompetensi guru yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan (diklat).

Nantinya, hasil atau nilai UKG akan dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yakni sebagai berikut:


  • Level 1 (untuk peraih nilai 1-10),
  • level 2 (untuk peraih nilai 21-30), dan
  • level 3 (untuk peraih nilai 31-40).

Terkait tuntutan penghapusan Kepmen tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Profesi Guru (TPG), para guru honorer menilai Kepmen tersebut membuat guru swasta atau non-PNS tidak mendapatkan tunjangan profesi. Padahal guru swasta atau non-PNS di sekolah negeri yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik sesuai dengan peruntukannya akan mendapatkan tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


“Tahun 2015 dialokasikan jumlah 282.895 guru swasta atau guru non-PNS dengan total anggaran Rp6.993 triliun,” ujar Sumarna.


Karena sifat UKG adalah wajib maka bagi guru yang tidak mengikuti UKG secara otomatis tidak terdaftar di Dapodik. Hal inilah yang nantinya bisa berdampak pada pembayaran tunjangan profesi maupun untuk mengikuti sertifikasi guru.

Jadi jangan khawatir bila hasil/nilai UKG nya rendah, karena itu tidak berdampak pada pembayaran tunjangan profesi /sertifikasi guru. Nilai rendah hanya berdampak pada reputasi guru tersebut, yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan, kebutuhan diklat, dan lain sebagainya.
(sumber: Tintaguru & Kemdikbud)

Update!

“Info Untuk Tindak Lanjut Dari Hasil UKG Tahun 2015”


Baca juga:

(Visited 6.135 times, 20 visits today)

Comments

comments

11 Comments

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *