Inilah Alasan Mengapa Penyebutan Negara China diganti Menjadi Tiongkok

Pidipedia.com-Belum banyak yang tahu memang, bahwa penggunaan istilah China di Indonesia telah diganti dengan pemakaian kembali istilah Tionghoa atau Tiongkok. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang telah ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudohyono ketika beliau masih menjabat menjadi Presiden. Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera itu, dahulu mengatur bahwa istilah Tjina digunakan untuk mengganti istilah Tionghoa/Tiongkok. Surat itu dianggap telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa.

Atas dasar itulah, SBY kemudian mengeluarkan Keppres yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 tersebut. SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan Keppres 14 Maret 2014 yang dikeluarkan SBY ini, istilah China itu dihapus dan kembali ke istilah etnis Tionghoa. Tidak terbatas pada penyebutan etnis Tionghoa, penyebutan Republik Rakyat China juga diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. SBY juga menjelaskan, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu sebutan yang tepat bagi negara People’s Republic of China dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok.

SBY seperti ditulis di Facebook-nya, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan HAM. Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. “Hal-hal di atas menjadi pertimbangan keluarnya Keppres tersebut,” tulis dalam akun facebook itu.  Selain itu, dalam akun facebook itu juga ditulis : “Ini tentu kabar gembira bagi saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Apalagi bagi mereka yang sudah lahir besar, dan bekerja dan mengabdi di bumi pertiwi Indonesia. Tentu tidak fair jika mereka masih di-stereotype-kan dengan penyebutan istilah etnis “China atau Cina”.

Istilah Tiongkok dan Tionghoa sendiri hanya dipakai dalam bahasa Indonesia, dua kata ini berasal dari dialek Fujian. Pada tahun 1950, ketika Tiongkok dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik, dokumen resmi yang ditandatangani kedua pihak menggunakan Republik Rakyat Tiongkok untuk memanggil China, setelah itu semua dokumen pemerintah juga menggunakan istilah ini.

Namun setelah terjadi peristiwa tanggal 30 September, di Indonesia terjadi aliran anti Tiongkok. Pada tahun 1966, diajukkan rancangan yang melarang penggunaan istilah Tiongkok dan Tionghoa dan diganti dengan istilah Cina yang digunakan pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 25 Juli 1967, rancangan ini diajukkan secara resmi, tujuannya adalah menghasut kebencian rakyat Indonesia terhadap Tiongkok dan orang Tionghoa di Indonesia. Ternyata, istilah Cina mempunyai makna yang meremehkan, oleh karena itu, keturunan Tionghoa di Indonesia selalu tersinggung karena disebut sebagai orang Cina, dan panggilan ini juga mengakibatkan kontradiksi antar etnis Indonesia. Hal ini merupakan salah satu sebab keturunan Tionghoa diisolasi beberapa kali di Indonesia.

Setelah kekuasaan Soeharto digulingkan pada tahun 1998, Indonesia menyambut era demokrasi dan reformasi, imbauan yang memulihkan status orang Tionghoa semakin tinggi, pemimpin Indonesia juga menyadari bahwa pertentangan antar etnis memberi kerugian bagi politik, ekonomi dan figur internasional Indonesia. Sejak saat itulah Indonesia mulai mencabut serangkaian kebijakan yang diskriminasi terhadap orang Tionghoa agar dapat meredakan kontradiksi antar etnis. Beberapa tahun ini, berbagai lembaga Tionghoa di Indonesia selalu angkat suara untuk istilah ini.

Keppres ini menjadi salah satu elemen penting dalam penghapusan diskriminasi tersebut. Namun, dalam upaya Indonesia menuju persamaan derajat dan kesatuan bangsa ini  masih perlu menempuh jalan yang panjang. Pelaksanaan keppres ini juga perlu menunggu waktu untuk pemeriksaan. Pertama, istilah Cina ini telah digunakan selama sekitar 50 tahun, bagi generasi muda, mengubah kebiasaan ini akan membutuhkan waktu. Kedua, Keppres tidak mempunyai kuasa hukum yang ketat, maka keppres ini masih perlu diamati. Ketiga, karena pikiran anti Tionghoa telah dimasyarakatkan selama belasan tahun, upaya bersama berbagai etnis di Indonesia sangat dibutuhkan demi mewujudkan kesatuan antar etnis. Jadi sejak saat ini, jangan panggil lagi saudara –saudara kita itu “China”.


Baca Juga:

(Visited 7.276 times, 75 visits today)

Comments

comments

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *