Rencana Besaran UMR yang Akan Ditetapkan Bagi Guru Honorer Tiap Daerah

Pidipedia.com- Menyinggung rencana pemerintah melalui Kementrian Reformasi dan Birokrasi terkait pengangkatan guru honorer yang saat ini jumlahnya sekitar 1,7 juta orang, memang bukan perkara mudah dan sulit untuk direalisasi. Pasalnya angka tersebut bukanlah angka yang sedikit dan harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk mengangkat semua honorer ditaksir mencapai 900 triliun, sebuah angka fantastis.

Akan tetapi, pemerintah memberikan solusi terbaik untuk saat ini, yaitu berupa penetapan Upah Minimum Regional bagi guru honorer yang akan diberikan berdasarkan penghasilan daerah masing-masing.

Berikut adalah besaran UMR tiap Provinsi Indonesia tahun 2016 seperti yang dilansir erudisicom:

  1. Provinsi Kalimantan Timur Rp. 2.161.253,-
  2. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp. 2.118.500,-
  3. Provinsi DKI Jakarta Rp. 3.100.000,-
  4. Provinsi Bengkulu Rp 1.605.000,-
  5. Provinsi NTB / Nusa Tenggara Bara Rp. 1.485.000,-
  6. Provinsi Kalimantan Selatan Rp. 2.085.050,-
  7. Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 2.057.558,-
  8. Provinsi Gorontalo Rp. Rp1.875.000,-
  9. Provinsi Papua Barat Rp 2.237.000,-
  10. Provinsi Kepulauan Riau Rp. 2.178.170,-
  11. Provinsi Sumatra Barat Rp. 1.800.725,-
  12. Provinsi Sulteng / Sulawesi Tengah Rp. 1.670.000,-
  13. Provinsi Jambi Rp 1.906.650,-
  14. Provinsi Sulawesi Utara Rp. 2.400.000,-
  15. Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp. 1.482.950,-
  16. Provinsi Sulawesi Barat Rp. 1.864.000,-
  17. Provinsi Maluku Rp. 1,775.000,-
  18. Provinsi Papua Rp. 2.450.770,-
  19. Provinsi Sulawesi Selatan Rp. 2.250.000,-
  20. Provinsi Sumatera Utara / Sumut Rp. 1.811.875,-
  21. Provinsi Sulawesi Tenggara Rp. 1.850.000,-
  22. Provinsi Jawa Barat / Jabar Rp. 2.250.000,-
  23. Provinsi Kalimantan Barat Rp 1.739.400,-
  24. Provinsi Banten Rp 1.784.000,-
  25. Provinsi Bali Rp. 1.807.600,-
  26. Provinsi Bangka Belitung Rp. 2.341.500,-
  27. Provinsi Riau Rp. 2.095.000,-
  28. Provinsi Kalimantan Utara Rp. 2.175.340,-
  29. Provinsi Lampung Rp. 1.763.000,-
  30. Provinsi Maluku Utara Rp. 1.681.266,-

Tiga Provinsi yang belum menetapkan kebijakan tersebut yaitu; Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga saja rencana itu bukanlah isapan jempol belaka, akan tetapi bisa menjadi kenyataan. Amin!


Baca juga:

 

(Visited 4.942 times, 42 visits today)

Comments

comments

One Comment

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *