Tahun Depan, Anggaran untuk Guru Sebesar Rp 12,6 Triliun

Pidipedia.com-Tahun depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengalokasikan anggaran untuk program guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp 12,6 triliun. Jumlah ini merupakan pengalokasian terbanyak kedua, setelah alokasi bagi pendidikan dasar dan menengah yang besarnya mencapai Rp 27,5 triliun.

Dari jumlah itu, sebesar Rp 8 triliun bakal digunakan untuk penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan yang akan menjadi pokok perhatian di tahun depan adalah program sertifikasi bagi 70.000 guru (Rp 335 miliar), peningkatan kompetensi 914.000 guru (Rp 1,5 triliun), tunjangan profesi 207.000 guru non-PNS (Rp 4,8 triliun), dan tunjangan khusus 62.000 guru (Rp 1,4 triliun).

Dari total anggaran Rp 419,18 triliun anggaran fungsi pendidikan, seperti dilansir dari laman kompas, jika anggaran pada Kemdikbud cuma Rp 49,2 triliun. Sementara untuk anggaran di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp 39,5 triliun, Kementerian Agama Rp 47 triliun, dan kementerian/lembaga lain Rp 11 triliun.

Sebagian besar anggaran fungsi pendidikan (63,9 persen) masuk belanja transfer daerah yang jumlahnya mencapai Rp 268 triliun. Alokasi hasil Badan Anggaran DPR itu termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, tambahan penghasilan guru PNS daerah, tunjangan profesi guru PNS daerah, dan otonomi khusus.

Pada kesempatan itu, Anies juga menyampaikan laporan target dan realisasi penyerapan anggaran APBN 2015 per Desember. Dari bahan yang disampaikan kepada Komisi X, terlihat penyerapannya mencapai 83,30 persen. Tahun 2014, pada kurun waktu yang sama, penyerapannya mencapai 90,63 persen. Anggaran yang masih banyak belum terserap berada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (57 persen). “Jika dibandingkan dengan 10 kementerian/lembaga lain yang menerima anggaran besar, Kemdikbud berada di urutan kedua,” kata Anies.

Sejumlah anggota DPR lain juga menanyakan proses dan hasil uji kompetensi guru, guru-guru yang memasuki masa pensiun, dan distribusi guru di daerah. Selain itu, sebagian besar anggota DPR juga menanyakan kebenaran informasi di media sosial tentang rencana pemerintah kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 dan tidak memakai Kurikulum 2013 lagi.


¬†“Kami minta Pak Menteri menjelaskan hal ini agar bisa memberi tahu guru di daerah,” kata anggota DPR, Jefirstson R Riwu Kore.


Menjawab pertanyaan anggota DPR, Anies mengatakan, informasi yang beredar di media sosial itu tindakan sangat tidak terpuji dan benar-benar mengganggu semua pihak.


“Informasi itu tidak benar. Tidak pernah ada rencana untuk kembali ke KTSP. Itu jelas manipulasi informasi. Kami sedang mempertimbangkan menempuh jalur hukum,” ujarnya.


Lanjut Anies, informasi yang diunggah di media sosial itu berasal dari berita 2014 yang diganti tahunnya saja menjadi 2015 dengan isi beritanya diputarbalikkan menjadi berbeda makna. Ia menyatakan, tim di Kemdikbud sudah menemukan pelaku di balik manipulasi informasi tersebut lengkap dengan lokasi keberadaannya.

Menurut Anies, motif pelakunya komersial pasalnya jika berita itu sensasional dan banyak dibaca orang, itu berarti akan banyak yang membuka situsnya. Dia bisa mendapatkan uang dari banyaknya orang yang membuka berita tersebut.


Baca Juga!

 

(Visited 1.680 times, 1 visits today)

Comments

comments

Add a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *